Untuk publikasi di RuangBersuara.com
Saat debat Pilpres 2024, publik sempat dibuat heboh ketika Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan.
Pernyataan itu menuai kontroversi besar. Pendukung Prabowo menilai angka tersebut berlebihan dan tidak objektif. Namun setelah Prabowo resmi menjadi presiden, kritik terhadap arah pemerintahan justru semakin sering muncul di ruang publik.
Tulisan ini bukan untuk menyerang pribadi, melainkan membahas sejumlah kebijakan dan peristiwa yang memang menjadi sorotan masyarakat berdasarkan fakta yang telah diberitakan luas.
Program Besar dengan Anggaran Besar
Salah satu program utama pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dipromosikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun sejak implementasinya mulai berjalan, muncul berbagai kritik terkait kesiapan distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga beban anggaran negara yang sangat besar. Sejumlah laporan media juga menyoroti kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program di beberapa daerah pada 2025. Pemerintah sendiri menyatakan evaluasi terus dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.
Selain MBG, pemerintah juga mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di puluhan ribu desa. Program ini diklaim bertujuan memperkuat ekonomi pedesaan dan distribusi pangan.
Meski demikian, sejumlah pengamat mempertanyakan kesiapan implementasi dan efektivitas model koperasi yang dibangun secara sangat terpusat. Kritik utama yang muncul adalah potensi pemborosan anggaran dan lemahnya pengawasan jika pelaksanaannya dilakukan terlalu cepat dalam skala nasional.
Kritik terhadap program-program tersebut pada dasarnya bukan soal menolak pembangunan, melainkan mempertanyakan prioritas, transparansi, dan efektivitas penggunaan uang negara.
Rupiah dan Tekanan Ekonomi
Nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian selama masa awal pemerintahan Prabowo. Pelemahan rupiah memang dipengaruhi banyak faktor global seperti suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik, dan arus modal internasional.
Namun bagi masyarakat, dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari: harga kebutuhan pokok, biaya impor, dan daya beli.
Pemerintah beberapa kali menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih relatif stabil dibanding banyak negara lain. Meski begitu, kritik tetap muncul karena sebagian masyarakat merasa kondisi ekonomi di lapangan tidak sebaik narasi optimisme yang disampaikan pejabat publik.
Sorotan terhadap Relasi Sipil dan Aparat
Selain isu ekonomi, perhatian publik juga tertuju pada sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat dan warga sipil.
Salah satu yang banyak dibahas adalah kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang mencuat pada Maret 2026. Dalam proses hukumnya, empat anggota TNI menjadi terdakwa di pengadilan militer.
Kasus lain yang ramai diperbincangkan publik adalah dugaan pengeroyokan warga sipil oleh oknum TNI di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Agustus 2025.
Di berbagai daerah, organisasi masyarakat sipil juga mencatat adanya tindakan represif saat demonstrasi sepanjang 2025, mulai dari pembubaran aksi, penangkapan massa aksi, hingga dugaan kekerasan aparat terhadap demonstran.
Penting dicatat bahwa kritik terhadap tindakan aparat bukan berarti anti-militer atau anti-negara. Dalam negara demokrasi, tindakan aparat memang harus dapat diawasi dan dikritisi secara terbuka agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Kritik Bukan Berarti Membenci Negara
Salah satu persoalan dalam politik Indonesia hari ini adalah kecenderungan menganggap kritik sebagai bentuk kebencian atau permusuhan politik.
Padahal dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang normal. Bahkan kritik diperlukan agar kebijakan publik tetap bisa diawasi masyarakat.
Masyarakat berhak mempertanyakan:
- efektivitas program pemerintah,
- penggunaan anggaran negara,
- kondisi ekonomi,
- maupun tindakan aparat terhadap warga sipil.
Selama kritik disampaikan berbasis fakta, data, dan peristiwa yang dapat diverifikasi, maka itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam demokrasi.
Jadi, Mengapa Nilai 11 Kembali Dibahas?
Nilai “11 dari 100” kembali sering dibicarakan bukan semata karena debat politik lama, melainkan karena sebagian masyarakat merasa berbagai persoalan yang dulu dikhawatirkan kini mulai terlihat lebih nyata.
Tentu pendukung pemerintah punya pandangan berbeda dan menilai program-program Prabowo masih membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil.
Namun di sisi lain, kritik yang muncul hari ini juga tidak bisa begitu saja dianggap sebagai fitnah atau kebencian. Banyak kritik lahir dari situasi konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, penilaian terhadap pemerintahan akan ditentukan bukan oleh slogan, pencitraan, atau loyalitas politik, melainkan oleh dampak nyata yang dirasakan publik dalam kehidupan sehari-hari.
RuangBersuara.com
Suara publik bukan untuk dibungkam, tetapi untuk didengar.
