Orang desa tidak pakai dolar kalimat yang meremehkan rakyat1
Orang desa tidak pakai dolar kalimat yang meremehkan rakyat1

“Orang Desa Tidak Pakai Dolar”: Kalimat yang Meremehkan Rakyat Sendiri

Diposting pada

Untuk publikasi di RuangBersuara.com

“Orang Desa Tidak Pakai Dolar,” Kalimat yang Meremehkan Rakyat.

Ada satu masalah besar dalam politik kita: terlalu banyak pejabat mengira rakyat hanya perlu ditenangkan, bukan dijelaskan.

Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, lalu muncul pernyataan bernada, “orang desa tidak pakai dolar”, publik seolah diminta percaya bahwa pelemahan rupiah hanyalah urusan orang kota, investor, atau pemain pasar.

Padahal justru rakyat kecil yang paling cepat merasakan dampaknya.

Ironisnya, yang dianggap “tidak mengerti dolar” itu setiap hari menghadapi harga pupuk yang naik, solar yang mahal, ongkos distribusi yang membengkak, dan kebutuhan pokok yang perlahan merangkak naik. Mereka mungkin tidak memegang dolar di dompetnya, tapi dampak dolar masuk sampai ke dapur rumah mereka.

Desa Memang Tidak Transaksi Pakai Dolar. Tapi Harga Hidup Mereka Ikut Naik Karena Dolar.

Ini logika sederhana yang entah kenapa sering diabaikan pejabat.

Indonesia masih bergantung pada banyak barang impor:

  • BBM dan energi,
  • bahan baku industri,
  • pupuk,
  • obat-obatan,
  • pakan ternak,
  • mesin pertanian,
  • hingga komponen elektronik.

Sebagian besar dibayar menggunakan dolar AS.

Ketika rupiah melemah:

  • biaya impor naik,
  • harga distribusi naik,
  • biaya produksi naik,
  • dan akhirnya harga barang ikut naik.

Yang menanggung siapa?

Bukan elite di ruang rapat ber-AC.

Yang menanggung adalah:

  • petani,
  • nelayan,
  • pedagang kecil,
  • sopir angkut,
  • buruh,
  • dan masyarakat desa yang penghasilannya tidak ikut naik.

Jadi mengatakan “orang desa tidak pakai dolar” adalah cara paling malas untuk menjelaskan ekonomi kepada rakyat.

Yang Menyakitkan Bukan Sekadar Salah Ucap. Tapi Cara Pandang Kekuasaan.

Kalimat seperti ini terasa menyakitkan karena mengandung kesan bahwa rakyat desa tidak cukup paham untuk diajak bicara serius soal ekonomi.

Seolah masyarakat desa:

  • tidak perlu tahu kondisi negara,
  • tidak akan mengerti inflasi,
  • dan cukup diberi kalimat penghibur.

Padahal kenyataannya, rakyat desa sering jauh lebih peka terhadap ekonomi dibanding pejabat.

Petani tahu kapan harga pupuk mulai tidak masuk akal.

Pedagang tahu kapan daya beli mulai turun.

Nelayan tahu kapan solar mulai mencekik.

Ibu rumah tangga tahu kapan uang belanja tidak cukup sampai akhir minggu.

Mereka mungkin tidak membaca grafik kurs setiap pagi. Tapi mereka membaca perubahan ekonomi lewat harga cabai, minyak goreng, dan ongkos hidup.

Dan itu jauh lebih nyata.

Sarkasme yang Tidak Lucu

Kalau logika “tidak pakai dolar berarti tidak terdampak dolar” dipakai terus, sekalian saja bilang:

  • orang kampung tidak pakai minyak dunia,
  • jadi harga BBM tidak masalah;
  • petani tidak main saham,
  • jadi inflasi tidak penting;
  • rakyat kecil tidak punya utang luar negeri,
  • jadi kurs rupiah aman-aman saja.

Begitulah absurdnya logika tersebut.

Masalah ekonomi bukan soal mata uang apa yang ada di dompet rakyat. Masalah ekonomi adalah bagaimana perubahan global memengaruhi biaya hidup sehari-hari.

Dan rakyat merasakannya.

Pemerintah Seharusnya Mengedukasi, Bukan Meremehkan

Pemimpin yang baik bukan yang pandai membuat kalimat viral.

Pemimpin yang baik adalah yang mampu menjelaskan persoalan rumit dengan jujur dan menghormati kecerdasan rakyatnya.

Kalau rupiah melemah, jelaskan:

  • penyebabnya,
  • dampaknya,
  • strategi pemerintah,
  • dan langkah perlindungan untuk rakyat kecil.

Bukan malah melontarkan pernyataan yang terdengar seperti:

“Tenang saja, rakyat desa tidak akan sadar.”

Karena rakyat sadar.

Mereka mungkin diam.

Tapi mereka menghitung.

Mereka menghitung harga beras.

Mereka menghitung biaya sekolah anak.

Mereka menghitung pupuk yang semakin mahal.

Dan mereka juga menghitung siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat, dan siapa yang hanya pandai berbicara di depan kamera.


RuangBersuara.com
Suara publik bukan untuk dibungkam, tetapi untuk didengar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *