Belakangan ini, ruang publik dihebohkan oleh sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan armada truk milik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tengah memuat barang di gudang distribusi PT Indomarco, perusahaan pemasok utama jaringan ritel modern berskala besar.
Pemandangan ini tentu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Bukankah sejak awal proyek ambisius ini digaungkan untuk memotong rantai distribusi, menekan harga sembako di desa, sekaligus menghidupkan produk-produk UMKM lokal?
Jika pada praktiknya Kopdes justru kulakan di distributor ritel modern, maka ada logika ekonomi yang tampaknya meleset jauh dari janji manis di atas kertas.
Jebakan Double Mark-Up: Warga Desa yang Dirugikan
Mari kita bedah secara logis melalui kacamata rantai pasok (supply chain). Ketika sebuah barang bergerak dari pabrik, jalur ideal koperasi seharusnya mampu memotong perantara (middleman) agar memperoleh harga tangan pertama secara langsung.
Namun, jika jalurnya berubah menjadi:
Pabrik → Distributor Raksasa → Kopdes → Konsumen Desa,
maka yang terjadi adalah fenomena double mark-up.
PT Indomarco sebagai perusahaan profit tentu sudah menaikkan harga dari pabrik untuk mengambil margin keuntungan. Ketika Kopdes membeli barang dari sana, koperasi juga mustahil menjual dengan harga modal. Mereka tetap harus menaikkan harga guna menutup biaya operasional seperti logistik, bahan bakar, hingga upah pengurus koperasi.
Pertanyaannya, siapa yang akhirnya menanggung beban kenaikan harga berlapis ini?
Jawabannya jelas: masyarakat desa.
Niat awal memberikan akses belanja murah justru berpotensi membuat harga barang di pelosok menjadi lebih mahal dibanding harapan semula.
Janji UMKM vs Realita Komoditas Pabrikan
Saat program Koperasi Desa ini diluncurkan oleh Prabowo Subianto, ekspektasi publik sangat tinggi. Koperasi digadang-gadang menjadi ruang bagi produk rumahan, kelompok tani, dan UMKM lokal agar bisa terserap serta berputar di ekosistem desa itu sendiri.
Namun, jika komoditas yang dijual di Kopdes ternyata disuplai dari gudang ritel modern, maka Kopdes pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan minimarket biasa.
Alih-alih memberdayakan ekonomi warga lokal, desa justru hanya dijadikan pasar konsumen baru bagi produk-produk pabrikan skala besar. Sementara itu, UMKM lokal tetap terpinggirkan karena kalah bersaing dari sisi modal maupun kapasitas produksi massal.
Mengapa Tidak Sekalian Membuat Franchise?
Secara ekstrem, jika model bisnisnya hanya menjadi pengecer dari distributor raksasa, pemerintah sebenarnya tidak perlu repot membangun kelembagaan baru berbentuk Koperasi Desa yang memakan banyak energi serta anggaran negara.
Akan lebih masuk akal jika sejak awal dibuat saja skema kemitraan atau franchise resmi seperti jaringan ritel modern yang sudah ada.
Esensi utama koperasi adalah kemandirian ekonomi anggota dan keadilan harga. Menjadikan koperasi desa sebagai “kaki tangan” atau reseller sekunder dari korporasi besar justru berpotensi menjadi kemunduran konsep yang cukup fatal.
Catatan Kritis untuk Pengambil Kebijakan
Niat baik memajukan ekonomi desa tidak boleh berhenti sebatas jargon politik atau komoditas visual di media sosial. Manajemen rantai pasok Kopdes Merah Putih perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.
Jika tujuan utamanya benar-benar untuk menyejahterakan warga desa dan mengangkat kelas UMKM, maka Kopdes harus berani memutus ketergantungan dari gurita ritel modern.
Koperasi harus kembali pada khittah-nya: membeli langsung dari produsen atau petani lokal, mengelola distribusi secara mandiri, dan memastikan keuntungan ekonomi kembali ke kantong warga desa — bukan malah menyetor keuntungan berlapis kepada korporasi raksasa.
